"Mencegah penyakit dengan imunisasi jauh lebih mudah dan murah daripada mengobati penyakit yg timbul akibat tidak diimunisasi. Dukungan semua sektor untuk menyebarkan informasi terkait pentingnya imunisasi terutama pada bayi dan balita sangat diharapkan untuk keberhasilan pelaksanaan imunisasi.... ", Hal itu ditegaskan oleh Kadinkes Aceh dr. Hanif saat membuka pertemuan Advokasi dan Sosialisasi introduksi Inactivated Polio Vaksin (IPV) bagi Lintas Sektor dan Lintas Program tingkat Provinsi Aceh tahun 2016, Kamis (20 Oktober 2016) di Banda Aceh.
Kegiatan yang berlangsung di Grand Permata Hati Banda Aceh ini, dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor dan lintas program di Aceh diantaranya adalah Komisi VI DPRA, Kemenag Aceh, Biro Isra Setda Aceh, Kesdam Iskandar Muda, Polda Aceh, MPU, Dinas Pendidikan Aceh, FK Unsyiah, Fakultas Keperawatan Unsyiah, IDAI, IDI, IBI, PPNI, PWI Aceh, PP Muhammadiyah Aceh, PW Aisyiah Aceh, PP Nadhatul Ulama Aceh, PW Al-Wasliyah, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) kelas III Banda Aceh dan dari berbagai lembaga terkait lainnya di Aceh dan ikut di ikuti oleh pengelola program imunisasi dan pengelola cold chain dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh.
Dalam arahannyanya, kadinkes Aceh menyebutkan bahwa Inactivated Polio Vaksin (IPV) ini merupakan vaksin terbaru, dan belum pernah digunakan di Aceh sebelumnya yang akan digunakan untuk mencegah penyebaran penyakit Polio. Sebelum diperkenalkan Inactivated Polio Vaksin (IPV) ini, untuk mencegah penyebaran polio, vaksin yang digunakan masih diberikan dengan oral. Tetapi setelah diperkenalkan Inactivated Polio Vaksin (IPV) ini, nantinya untuk vaksinasi polio akan diberikan dengan cara penyuntikan. Namun pada masa transisi, tidak serta merta beralih ke Inactivated Polio Vaksin (IPV) ini sepenuhnya. Pada masa transisi ini vaksin polio oral masih digunakan.
Cakupan imunisasi di Aceh masih belum memenuhi target yang diharapkan. Secara nasional posisi Aceh masih berada pada posisi 3 dari urutan bawah.
Ada banyak faktor imunisasi di Aceh masih belum mencapai target. Informasi yang salah yang berkembang di masyarakat ikut menyumbang cakupan imunisasi yang rendah, termasuk isu vaksin palsu, isu vaksin haram yang beredar dimasyarakat. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap cakupan imunisasi di Aceh. Hal lainnya adalah masih adanya ketakutan dari orang tua untuk meng-imunisasi anaknya. Masih ada ketakutan pada orang tua, takut disuntik, takut ada efek demam pasca imunisasi. Hal lain yang juga ikut berpengaruh pada cakupan imunisasi adalah faktor kesibukan orang tua. Banyak juga orang tua yang bekerja, dan karena kesibukannya tidak sempat membawa anaknya untuk Imunisasi.
Di akhir sambutannya, dr. Hanif berharap, peran lintas sektor dan lintas program sangat diharapkan sehingga kegiatan yang berlangsung ini bisa bermanfaat bagi peningkatan kualitas kesehatan di Aceh.
Narasumber Pusat yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Reza Isfan, SKM, MKM berasal dari Subdit Imunisasi, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. Reza Isfan dalam paparannya, menegaskan bahwa, "Keraguan terhadap imunisasi sudah bukan saatnya lagi untuk dihembuskan. vaksin sebelum diluncurkan ke masyarakat telah mengalami proses penelitian dan pengembangan secara bertahun-tahun, telah di uji secara sangat hati-hati dan teliti". Hal lain yang ditegaskan oleh Narasumber Pusat adalah vaksin yang diberikan di Posyandu tidak mungkin dipalsukan. Karena tidak akan bernilai ekonomi. "Logikanya untuk apa dipalsukan, karena vaksin yang diberikan di Posyandu semua gratis. Yang sangat mungkin dipalsukan adalah vaksin-vaksin yang ada nilai jualnya dan biasanya bernilai harga tinggi".
Narasumber Lokal yang hadir adalah dari Balai Besar POM Banda Aceh, yang langsung dihadiri oleh Kepala Balai POM Aceh, ibu Dra. Syamsuliani, Apt. MM, yang memaparkan Peran Badan POM dalam Pengawasan vaksin di Indonesia, termasuk di Aceh juga tentunya.
👁 771 kali
