BANDA ACEH – Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat.
Sejak dicanangkan pada tahun 1986, jumlah Posyandu di Indonesia meningkat pesat dari 25.000 menjadi 296.777 (Profil Kesehatan Indonesia, 2019). Peningkatan jumlah ini belum diikuti dengan peningkatan kualitas, hanya 63,6 persen yang merupakan Posyandu Aktif.
Ada beberapa faktor yang masih menjadi penghambat dalam optimalisasi pelayanan Posyandu. Seperti keterbatasan sumber dana, rigid-nya Sistem Informasi Posyandu, rekrutmen kader baru, kapasitas kader yang masih perlu ditingkatkan.
Tidak hanya itu, motivasi masyarakat yang masih kurang untuk mengakses layanan Posyandu secara rutin dan minimnya pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu (Pokjanal Posyandu) dan Kelompok Kerja Posyandu (Pokja Posyandu) terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan aktivitas Posyandu.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh, dr. Hanif mengatakan, demi meningkat pelayanan kesehatan kepada masyarakat, saat ini ada 360 Puskesmas, 24 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 3 rumah sakit Provinsi dan 34 rumah sakit swasta yang melayani kesehatan masyarakat.
“Kalau kita lihat dengan jumlah penduduk Aceh saat ini, untuk jumlah pelayanan kesehatan di Aceh lebih dari cukup,” kata Hanif, di Banda Aceh, Minggu (27/3).
Hanif menyebutkan, untuk jumlah Posyandu di Aceh sendiri, hingga 2022 ada 7.527, dimana masing-masing Posyandu diisi oleh lima orang kader. Namun saat ini yang menjadi kendala tak lain adalah kurangnya kesadaran di masyarakat untuk mengikuti Posyandu.
“Padahal di Posyandu sendiri masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengecekan kesehatan. Mulai dari, Posyandu lansia, remaja, Posyandu terintegrasi hingga Posyandu untuk ibu hamil dan balita,” sebut Hanif.
Selain itu, Hanif juga mengatakan, bidan desa juga kerap memberitahu secara rutin kepada masyarakat tentang jadwal Posyandu. Namun masih ada dari masyarakat yang kurang proaktif dalam mengikuti program tersebut. Hal itu pun pihaknya inisiasi, dengan melakukan himbauan melalui tokoh-tokoh adat hingga tokoh agama yang ada di desa-desa setempat.
“Karena sangat penting bagi masyarakat, tentang pemahaman seputar posyandu. Nah, kalau dia sakitnya tidak bisa diselesaikan di puskesmas, nanti kita bisa rujuk ke rumah sakit,” ujarnya.
Hanif mengungkapkan, untuk saat ini hampir seluruh Gampong di Aceh sudah memiliki posyandu. Namun di masa pandemi seperti ini kegiatan posyandu masih stabil. Sebab untuk minat masyarakat sendiri tidak terlalu menurun. Karena, kegiatan posyandu juga di masa pandemi saat ini, juga dibarengi dengan kegiatan vaksinasi ke masyarakat.
Sebenarnya sekarang yang menjadi kendala, masyarakat tidak memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada secara maksimal. Ia menghimbau agar para orangtua untuk rutin membawa anaknya ke Posyandu setiap bulannya. Posyandu menjaga Ibu dan Anak tetap sehat.
Kader Posyandu didorong Untuk Deteksi Dini Stunting
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinkes Aceh, dr. Sulasmi, MHSM mengatakan kalau kader posyandu proses rekrutmennya dilakukan oleh perangkat Gampong dan di SK-kan oleh Keuchik Gampong setempat.
Menurut Sulasmi, jika kader itu sudah terpilih, nantinya Dinas Kesehatan (Dinkes) melalui seksi promosi kesehatan dan Puskesmas daerah setempat melakukan pembinaan kepada para kader posyandu tersebut.
“Dalam proses pembinaan itu juga ikut terlibat beberapa unsur stakeholder pemerintahan. Memang saat ini para kader posyandu itu tidak diberikan gaji. Namun, melalui kesepakatan Gampong, para kader itu nantinya diberikan insentif. Tapi dia tergantung kesepakatan. Dia tiap Gampong beda-beda,” kata Sulasmi, di Banda Aceh, Senin (28/3).
Sulasmi menyebutkan, setiap posyandu harus memiliki lima orang kader, hal itu diperlukan agar mendapat kriteria sebagai posyandu aktif. Kriteria tersebut bisa dicapai jika posyandu tersebut, minimal buka 10 kali dalam setahun.
“Memiliki lima kader, cakupan minimal 50 persen dari sasaran posyandu mendapatkan pelayanan KIA, KB, Gizi dan imunisasi, serta memiliki alat pemantauan dan melakukan kegiatan pengembangan,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, saat ini di Aceh ada 7527 posyandu yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Dari jumlah tersebut, posyandu paling banyak berada di Aceh Utara yakni ada 969 posyandu, dan paling sedikit ada di Sabang, hanya 37 posyandu saja.
“Dari 7527 jumlah posyandu yang masing-masingnya diisi oleh lima kader, total ada 37.635 orang kader posyandu di Aceh. Namun dalam realita di lapangan, masih ada posyandu yang masih kurang kadernya,” ujar Sulasmi.
Meski begitu, sebut Sulasmi, pihaknya tidak bosan-bosan mengajak masyarakat agar mengikuti posyandu. Sebab, di posyandu anak-anak dan bumil dapat dipantau kesehatan guna mencegah anak yang lahir nanti stunting.
“Untuk saat ini sendiri, jumlah anak stunting di Aceh sedikit menurun namun tidak terlalu signifikan. Artinya cuma nol sekian persen berkurang dalam setahun,” tuturnya.
Sulasmi mengatakan, pada tahun 2018, jumlah anak stunting di Aceh sebanyak 37,7 persen dan sekarang di 2021 33,2 persen. Stunting penyebab utamanya ia adanya permasalahan asupan gizi dari kecil. Karena balita dipantau kesehatannya sejak nol hari kehidupan. Hal itu pula yang harus menjadi atensi bagi masyarakat untuk rutin melakukan pengecekan di posyandu.
“Sebab dia, kalau anak hari ini gizinya bagus, bulan depan belum tentu bagus. Jadi dia lama prosesnya. Karena saat ada masyarakat yang ekonominya lemah, kita harus melakukan pemantauan kepada calon bumil oleh bidan desa,” ungkapnya.
Di posyandu sendiri, lanjut Sulasmi, ada lima meja pelayanan, yakni pendaftaran balita, ibu hamil, ibu menyusui, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran tinggi badan, penyuluhan dan pelayanan gizi bagi ibu balita, ibu hamil dan ibu menyusui, serta pelayanan kesehatan KB dan imunisasi.
Ia mengatakan, dengan masyarakat mengikuti posyandu, pihaknya dapat melakukan pengecekan rutin kepada masyarakat. Hal itu tak lain demi mencegah anak dari stunting dan gizi buruk. Jika cepat ditemukan, cepat pula dilakukan tindakan.
“Kalau saat ini sumber anggaran posyandu itu kalau tingkat Gampong dari dana Gampong, Kabupaten dari dana BOK dan Provinsi dari APBN dan APBA,” pungkasnya.
👁 4630 kali