Dinkes Aceh Larang Donasi Produk Pengganti ASI Sembarangan di Situasi Bencana

ASi tetap menjadi sumber gizi paling aman dan terbaik, untuk diberikan kepada bayi bahkan dalam situasi kedaruratan.
ASi tetap menjadi sumber gizi paling aman dan terbaik, untuk diberikan kepada bayi bahkan dalam situasi kedaruratan.

BANDA ACEH – Dinas Kesehatan Aceh menegaskan bahwa donasi pengganti Air Susu Ibu (ASI), termasuk susu formula, tidak boleh diberikan secara sembarangan, terutama dalam situasi bencana. Penegasan tersebut tertuang dalam Surat Edaran tentang Pengendalian Donasi Pengganti ASI (Produk Pengganti ASI), Botol Susu, dan DOT pada Situasi Darurat Bencana di Provinsi Aceh.

Surat Edaran Nomor : 400.7.13/1522/2023 yang dikeluarkan  Dinas Kesehatan Aceh itu bertujuan melindungi bayi dan balita dari risiko kesehatan akibat praktik pemberian susu formula yang tidak tepat.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa ASI merupakan makanan terbaik dan paling aman bagi bayi, termasuk dalam kondisi darurat dan bencana. Pemberian susu formula tanpa indikasi medis dan tanpa pengawasan tenaga kesehatan justru berisiko menimbulkan penyakit, terutama infeksi saluran cerna (dapat menyebabkan diare), akibat sanitasi yang buruk dan keterbatasan air bersih di lokasi bencana.

Penggunaan produk pengganti ASI, terutama susu formula, botol susu, dan dot di lingkungan pengungsian yang padat, dengan keterbatasan air bersih dan sanitasi yang kurang memadai, dapat meningkatkan risiko diare berat 20 kali lipat lebih besar, masalah gizi akut, dan angka kejadian infeksi yang justru meningkatkan resiko kematian pada bayi.

Dinas Kesehatan Aceh menegaskan bahwa donasi pengganti ASI hanya dapat dilakukan secara terbatas, selektif, dan terkontrol, serta harus berdasarkan indikasi medis yang jelas. Penyalurannya pun wajib melalui fasilitas pelayanan kesehatan dan di bawah pengawasan tenaga kesehatan terlatih, bukan disalurkan langsung kepada masyarakat atau pengungsi 

SE DONASI PENGENDALIAN PENGGANTI ASI

Surat edaran ini juga melarang promosi dan pembagian susu formula, botol susu, dot, maupun produk terkait secara bebas di lokasi bencana. Praktik tersebut dinilai dapat mengganggu keberlangsungan menyusui dan menurunkan cakupan ASI eksklusif, yang justru sangat dibutuhkan bayi dalam kondisi darurat.

Sebagai gantinya, Dinas Kesehatan mendorong seluruh pihak, termasuk lembaga kemanusiaan dan relawan, untuk memprioritaskan perlindungan, promosi, dan dukungan menyusui. Dukungan yang dimaksud antara lain penyediaan ruang menyusui yang aman, konseling laktasi, serta pendampingan bagi ibu menyusui agar tetap dapat memberikan ASI secara optimal meski berada di situasi bencana.

Dinas Kesehatan Aceh juga menghimbau siapapun yang menemukan adanya donasi susu formula harus melaporkan ke puskesmas terdekat karena penggunaan produk pengganti ASI di tengah bencana harus dalam pengawasan tenaga kesehatan.

Melalui surat edaran ini, pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama bahwa donasi yang tidak tepat dapat membahayakan bayi, dan bahwa upaya penyelamatan generasi masa depan harus dimulai dengan melindungi praktik menyusui yang aman, bermartabat, dan berbasis kesehatan masyarakat.

Perkuat Komunikasi Risiko untuk Melindungi Bayi di Situasi Darurat

Dalam situasi darurat dan pengungsian, bayi merupakan kelompok paling rentan terhadap risiko kesehatan.

Oleh karena itu, dalam surat edaran tersebut Dinas Kesehatan Aceh meminta seluruh pemangku kepentingan lintas sektor perlu memperkuat komunikasi risiko untuk memprioritaskan perlindungan, promosi, dan dukungan menyusui dengan menekankan pesan-pesan kunci berikut:

1. ASI adalah makanan paling aman bagi bayi pada situasi darurat.

2. Pemberian produk pengganti ASI tanpa pengelolaan benar dapat menyebabkan diare, infeksi, dan kematian bayi.

3. Botol dan dot tidak aman di pengungsian karena sulit disterilkan, gunakan gelas/cup feeding.

4. Petugas kesehatan wajib memberikan edukasi PMBA dan menyusui secara rutin di posko termasuk akses ke konseling.

5. Media, lembaga kemanusiaan, organisasi profesi dan pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan pesan risiko secara konsisten dan tidak bertentangan.

Penguatan komunikasi risiko yang konsisten dan berbasis bukti menjadi kunci utama dalam mencegah dampak kesehatan serius pada bayi selama masa darurat.

👁 676 kali

Berita Terkait