Jakarta, 27 Januari 2026 — Pemerintah mengintegrasikan skrining kanker leher rahim ke dalam Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mulai 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk mempercepat deteksi dini dan menekan angka keterlambatan penanganan kanker serviks yang masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan di Indonesia.
Integrasi tersebut mencakup pemeriksaan DNA Human Papillomavirus (HPV) serta penerapan metode pengambilan sampel mandiri (self-sampling) guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam program skrining.
Dikutip dari situs resmi kemenkes, Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono menyebutkan bahwa skrining dalam Program CKG tidak hanya berhenti pada pemeriksaan, tetapi juga disertai mekanisme tindak lanjut yang jelas bagi peserta dengan hasil positif.
“Integrasi skrining ke dalam Program Cek Kesehatan Gratis merupakan respons nyata pemerintah untuk mencegah keterlambatan penanganan dan progresivitas lesi pra-kanker,” ujar Dante.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, menyatakan bahwa pemeriksaan DNA HPV, termasuk melalui self-sampling, menjadi solusi atas rendahnya cakupan skrining konvensional yang selama ini terkendala faktor kenyamanan, akses, dan stigma.
“Dengan metode self-sampling, perempuan dapat mengambil sampel sendiri dengan pendampingan tenaga kesehatan, sehingga lebih mudah, nyaman, dan dapat diterima,” kata Nadia.
Selain itu, pemeriksaan DNA HPV akan dikembangkan dalam paket medical check-up (MCU) di fasilitas kesehatan, seiring integrasi layanan MCU ke dalam Program CKG yang mulai diterapkan pada 2026. Program CKG dibiayai penuh oleh pemerintah, sementara BPJS Kesehatan berperan pada tahap rujukan dan pembiayaan pengobatan lanjutan.
Untuk memastikan efektivitas program, pemerintah juga menyiapkan layanan penanganan lesi pra-kanker di fasilitas kesehatan primer, termasuk terapi ablasi termal di puskesmas, agar hasil skrining dapat segera ditindaklanjuti.
Pemerintah berharap integrasi skrining ini mampu memperluas akses layanan, meningkatkan partisipasi perempuan, serta memperkuat upaya nasional menuju eliminasi kanker leher rahim pada 2030.
Tegaskan Komitmen Eliminasi Kanker Leher Rahim pada tahun 2030
Wamenkes menegaskan komitmen Kemenkes untuk mewujudkan eliminasi kanker leher rahim pada tahun 2030 melalui penguatan kebijakan dan layanan skrining yang terintegrasi, dalam acara Diseminasi Hasil Studi Implementasi untuk Mendukung Program ILP; Proyek Percontohan Skrining Kanker Leher Rahim dengan DNA HPV di Provinsi Jawa Timur.
Wamenkes menekankan bahwa visi bebas kanker leher rahim bukan sekadar target kesehatan, melainkan wujud komitmen negara dalam melindungi kehidupan perempuan serta keberlangsungan generasi bangsa.
“Kanker leher rahim masih menjadi kanker terbanyak kedua pada perempuan di Indonesia. Sekitar 70 persen kasus baru terdiagnosis pada stadium lanjut, dan hampir 50 persen penderitanya kehilangan nyawa. Di balik angka ini, ada ibu, istri, dan anak perempuan yang memegang peran penting dalam keluarga dan masa depan bangsa,” ujar Wamenkes.
Menurutnya, persoalan kanker serviks harus dipandang sebagai persoalan sistemik yang memerlukan solusi komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, bukan semata persoalan medis.
Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia telah menyatakan komitmen dalam World Health Assembly 2020 untuk mendukung agenda global eliminasi kanker serviks. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim Tahun 2023–2030 sebagai peta jalan nasional jangka panjang.
Wamenkes menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Pilot Studi Skrining Kanker Leher Rahim dengan DNA HPV di Provinsi Jawa Timur yang didukung oleh Jhpiego, Roche, dan Biofarma. Studi ini dinilai memberikan gambaran nyata mengenai kesiapan layanan dan efektivitas strategi skrining di tingkat akar rumput.
“Pilot studi ini memberikan snapshot penting tentang kinerja kita dalam memperkuat layanan kanker serviks di lapangan. Pemerintah membutuhkan gambaran yang jujur dan kritis, mulai dari kesiapan fasilitas kesehatan hingga hambatan akses bagi kelompok kunci,” jelasnya.
Lebih lanjut, pemerintah berharap studi ini menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat ditindaklanjuti bersama, khususnya dalam meningkatkan perilaku pencarian layanan kesehatan pada perempuan, penguatan tata kelola fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, serta inovasi program berbasis pemberdayaan masyarakat.
Wamenkes juga menegaskan pentingnya komitmen lintas sektor dalam mewujudkan eliminasi kanker leher rahim.
“Eliminasi kanker serviks adalah agenda bersama. Pemerintah menyambut dan mendukung kolaborasi strategis lintas sektor, karena penanganan kanker serviks membutuhkan kemitraan yang inklusif dan kemampuan kita untuk melangkah bersama melampaui sekat sektoral,” tegasnya.
👁 116 kali
