BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mulai mematangkan penataan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) melalui penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Penataan ini diarahkan untuk memastikan program JKA berjalan lebih tepat sasaran, berkualitas, serta berkelanjutan tanpa mengurangi hak dasar masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Pembahasan tersebut dilakukan melalui Rapat Konsultasi Publik terkait Penyusunan Draf Pergub Jaminan Kesehatan Aceh yang berlangsung di Ruang Rapat Serbaguna Lantai II Sekretariat Daerah Aceh, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, DPRA, perguruan tinggi, fasilitas pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan, hingga perwakilan mahasiswa.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, SKM, M.Kes, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam pembahasan Ranpergub JKA 2026, penataan kebijakan diarahkan untuk membangun sistem jaminan kesehatan yang lebih adil, merata, dan berkualitas bagi masyarakat Aceh.
Dalam rancangan tersebut, penyelenggaraan JKA dibangun melalui tiga pilar utama, yakni kepesertaan, layanan unggulan, dan pendanaan. Ketiga pilar ini menjadi fondasi untuk memperkuat sistem perlindungan kesehatan sekaligus memastikan keberlanjutan program.
Dari sisi kepesertaan, JKA diarahkan sebagai jaring pengaman terakhir bagi penduduk Aceh yang belum memiliki perlindungan jaminan kesehatan. Mekanisme ini mengedepankan pemadanan data kependudukan dan verifikasi status kepesertaan agar bantuan pembiayaan kesehatan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dalam rancangan tersebut, kepesertaan JKA dibagi menjadi dua kategori, yaitu peserta awal dan peserta mutasi. Peserta awal merupakan penduduk Aceh yang telah memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan belum memiliki perlindungan melalui skema lain. Sementara peserta mutasi mencakup penduduk yang memenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar sebagai peserta awal, termasuk penduduk yang baru pindah domisili ke Aceh.
Selain penataan kepesertaan, Ranpergub JKA 2026 juga memuat empat prioritas layanan unggulan untuk menutup celah perlindungan yang belum terakomodasi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Keempat layanan tersebut meliputi pemberian kursi roda atau alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas dan masyarakat dengan keterbatasan fisik, pelayanan kesehatan inklusif bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil, perbatasan, serta kepulauan, dukungan transportasi rujukan dan pemulangan pasien maupun jenazah termasuk pendamping pasien, serta jaminan pembiayaan pelayanan medis dan pemulihan kesehatan bagi korban tindak pidana, khususnya korban penganiayaan dan kekerasan seksual.
Sementara dari sisi pendanaan, pembiayaan JKA dirancang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan pembiayaan tersebut harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pelayanan kesehatan dan kemampuan keuangan daerah. Prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas menjadi bagian penting dalam tata kelola penyelenggaraan program.
Melalui penataan ini, Pemerintah Aceh berupaya menjaga keseimbangan antara tiga aspek penting, yakni kemampuan keuangan daerah, ketepatan sasaran kepesertaan, dan pemenuhan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Satu prinsip utama yang menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan ini adalah memastikan perubahan mekanisme penyelenggaraan JKA tidak justru mengakibatkan masyarakat kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar.
Dengan demikian, JKA diharapkan tetap menjadi wujud kehadiran Pemerintah Aceh dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang adil, berkualitas, merata, dan berkelanjutan.
👁 377 kali




