Dinkes Aceh Minta Kabupaten/Kota Perkuat Pemantauan Kesehatan Ibu dan Anak, CKG Harus Jadi Prioritas

Muzakir, SKM, M.Kes saat mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, SKM, M.Kes, pada pembukaan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan dan Gizi Keluarga Kabupaten/Kota se-Aceh yang berlangsung di Ayani Hotel, Banda Aceh, pada Kamis 6 Agustus 2026.
Muzakir, SKM, M.Kes saat mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, SKM, M.Kes, pada pembukaan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan dan Gizi Keluarga Kabupaten/Kota se-Aceh yang berlangsung di Ayani Hotel, Banda Aceh, pada Kamis 6 Agustus 2026.

BANDA ACEH – Dinas Kesehatan Aceh meminta seluruh dinas kesehatan kabupaten/kota untuk memperkuat pemantauan terhadap program kesehatan ibu dan anak (KIA) serta mengoptimalkan pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan sekaligus menekan berbagai persoalan kesehatan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Muzakir, SKM, M.Kes saat mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, SKM, M.Kes, saat membuka Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan dan Gizi Keluarga Kabupaten/Kota se-Aceh pada pada Kamis (6 Agustus 2026).  Kegiatan ini berlangsung di Ayani Hotel, Banda Aceh, mulai Rabu (5/8) hingga Jumat (7/8).

Dalam arahannya, Muzakir menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi tidak boleh hanya menjadi kegiatan administratif atau sekadar menyampaikan laporan. Forum tersebut harus dimanfaatkan untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan, mengevaluasi capaian program, serta menyusun solusi yang dapat diterapkan bersama agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin berkualitas.

Muzakir, SKM, M.Kes saat mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, SKM, M.Kes, berbaju batik, tengah, berfoto bersama dengan peserta sesaat setelah membuka Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan dan Gizi Keluarga Kabupaten/Kota se-Aceh pada pada Kamis (6 Agustus 2026). 

Ia meminta seluruh kabupaten/kota memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Menurutnya, pelaporan CKG berdasarkan siklus hidup masih belum optimal sehingga perlu dipantau secara serius agar data yang dihasilkan akurat dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan kesehatan di daerah.

Selain itu, Muzakir juga menekankan pentingnya pemantauan yang lebih ketat terhadap kesehatan ibu dan anak. Program kesehatan keluarga merupakan fondasi pembangunan kesehatan karena berkaitan langsung dengan kualitas kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, hingga keluarga secara menyeluruh. Oleh karena itu, setiap kabupaten/kota diminta memperkuat pendampingan dan memastikan seluruh indikator pelayanan dapat tercapai.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama turut dipaparkan. Di antaranya prevalensi stunting Aceh berdasarkan SSGI 2024 masih sebesar 28,6 persen, cakupan skrining anemia pada remaja yang belum memenuhi target, angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yang masih berada di atas target, berbagai persoalan gizi lainnya.

Muzakir menilai berbagai tantangan tersebut hanya dapat diatasi melalui intervensi yang lebih konvergen dan terintegrasi. Ia mendorong seluruh peserta memanfaatkan forum monitoring dan evaluasi sebagai ruang diskusi yang terbuka, berbasis data, dan berorientasi pada solusi agar setiap kendala di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.

Menutup arahannya, Muzakir berharap seluruh peserta aktif menyampaikan data yang akurat, berbagi pengalaman, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang dapat diterapkan di daerah masing-masing.

"Dengan demikian, kualitas pelayanan kesehatan dan gizi keluarga di Aceh diharapkan terus meningkat dan mampu memberikan dampak nyata bagi penurunan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta perbaikan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan", harapnya.

👁 198 kali

Berita Terkait