Gubernur Aceh dr. H Zaini Abdullah yang diwakili oleh Asisten II Sekda Aceh, Azhari, SE, M.Si, meminta Komisi IX DPR RI untuk membantu Aceh dalam menyiapkan lima rumah sakit (RS) rujukan yang kini sedang dirintis Pemerintah Aceh. Jika kelima RS rujukan itu selesai, diharapkan pelayanan kesehatan akan semakin optimal dan akan membantu Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Aceh.
Permintaan itu disampaikan Gubernur Aceh melalui Asisten II Setda Aceh, Azhari, SE, MSi dalam pertemuan dengan Komisi IX DPR di Aula Teuku Umar, Dinas Kesehatan Aceh, Selasa [30/6]. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, Ketua Komisi VI DPRA, T Iskandar Daud, Kadis Kesehatan Aceh, dr M Yani MKes, PKK, dan sejumlah pejabat SKPA terkait lainnya. Sementara Komisi IX DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Aceh dipimpin oleh Dra Hj. Ermalena, MSi (ketua rombongan) dan anggota masing-masing Melchias Marcusl Mekeng, Khaidir, Siti Mufattahah, PSi, . Ir Adang Sudrajat, MM. AV, Muhammad Iqbal SE MCOm dan Ir Ali Mahir. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menggali aspirasi tentang segala permasalaha dalam pembangunan kesehatan yang ada di Aceh. Dalam kunjungan kerjanya, komisi IX DPR RI ikut memboyong mitra kerja komisi IX, diantaranya adalah dari Kemenkes RI dan BPJS.
Dikatakan ketersediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang belum merata di seluluruh Aceh mengakibatkan terjadinya penumpukan pasien di titik-titik tertentu, seperti RSUZA Banda Aceh. Akibatnya, pasien di rumah sakit ini melebihi kapasitas. Untuk mengatasi masalah itu, salah satu langkah yang akan dilakukan pihaknya adalah mengembangkan lima RSUD jadi RS rujukan regional. Kelima RSUD itu adalah RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, RSUD dr. Yulidin Away, Tapaktuan, RSUD Datu Beru Takengon, RSUD dr. Fauziah Bireuen dan RSUD Langsa.
Secara prlnsip, lanjutnya, pemerintah Aceh mendukung langkah itu. “Jika hanya mengandalkan APBA, tentu kami tak bisamenjalankan program itu dalam waktu dekat. Sebab untuk rumah sakit rujukan itu buth dana besar. Karena itulah, kami berharap Komisi IX DPR RI berkenan membantu Aceh menyiapkan 5 rumah sakit rujukan tersebut", harap Azhari.
Sementara Kadis Kesehatan Aceh, dr M Yani MKes, PKK pada kesempatan tersebut menyampaikan gambaran tentang pembangunan kesehatan di Aceh. la juga memaparkan inovasi-inovasi dan terobosan yang sudah ditempuh Dinas Kesehatan Aceh dalam mencapai target-target nasional di bidang kesehatan, termasuk dalam upaya meraih tujuan MDGs.
Di akhir acara, komisi IX DPR RI sangat mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh terutama dalam hal penyediaan anggaran minimum sektor kesehatan, dimana di Aceh secara keseluruhan apabila sharing APBA dan APBK 23 Kabupaten Kota di Aceh yang digelontorkan disektor kesehatan, posisi APBA dan APBK Aceh sudah 13 persen digunalkan untuk sector kesehatan. Angka ini tentunya sudah sangat bagus dan jauh berada di atas rata-rata nasional yang berada pada kisaran 7–8 %. Di sisi lain diharapkan Aceh bisa mengembangkan program-program-program/inovasi-inovasi lain sehingga bisa menjadi pelopor bagi nasional seperti halnya keberhasilan program JKRA yang sudah terintegrasi dengan dengan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Aceh.
Sehabis pertemuan dengan jajaran kesehatan di Dinas Kesehatan Aceh, rombongan anggota komisi IX DPR RI melanjutkan kunjungan kerjanya ke salah satu Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yaitu ke Puskemas Kuta Malaka untuk menyerap aspirasi langsung dari pelaku kesehatan di Puskesmas yang berada di garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
👁 376 kali
