(JAKARTA) -- Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Maria Endang Sumiwi menyatakan bahwa setidaknya ada tiga hal yang menjadi fokus Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.
Pertama adalah penerapan siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan. Kedua mendekatkan Pelayanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun termasuk untuk memperkuat promosi dan pencegahan yaitu melalui deteksi dan screening penyakit. Dan ketiga memperkuat pemantauan wilayah melalui digitalisasi dan pemantauan melalui dashboard situasi kesehatan perdesaan.
Hal itu dikatakan Maria Endang Sumiwi saat melaunching Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) pada Kamis (31/8) di Jakarta.
"Launching Integrasi Layanan Primer ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan primer di Indonesia, sekaligus sebagai wujud implementasi transformasi pilar pertama", sebut Endang Sukiwi.
Lebih jauh Dirjen Endang menyebutkan jika Penguatan struktur ini diterapkan melalui penguatan Puskesmas, Pustu, dan Posyandu, serta penguatan jejaring dengan kesehatan sekolah dan kesehatan kerja.
Dalam momentum tersebut juga dilakukan penyerahan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Integrasi Pelayanan Primer kepada perwakilan dari pemerintah daerah yaitu Gubernur Sumatera Barat. Dan diikuti dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PTT sebagai bentuk komitmen bersama terhadap pelayanan kesehatan primer untuk masyarakat.
Bersamaan dengan peluncuran ILP ini juga dilakukan peluncuran Primary Healthcare Consortium atau Konsorsium Pelayanan kesehatan Primer yang merupakan wadah bagi para mitra yang memberikan dukungan bagi pelayanan kesehatan primer.
Dirjen Endang menambahkan bahwa Kementerian Kesehatan sangat mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dan tergabung dalam Konsorsium Pelayanan Kesehatan Primer dalam mewujudkan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP).
Selain melibatkan unsur pemerintah seperti Kemenkes, Kemenko PMK, Bappenas, Kemendes, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan, konsorsium ini juga beranggotakan mitra swasta seperti Bill and Melinda Gates Foundation melalui ThinkWell institute dan Universitas seperti UI, UGM, UNPAD, dan UNUD.
Anggota Konsorsium yang juga berada dalam naungan Bill and Melinda Gates Foundation juga meliputi Summit Institute for Development (SID)/Oxford University, PATH, Inke Maris & Associates
Selain itu beberapa badan dan lembaga internasional lainnya yang juga turut berpartisipasi dan tergabung dalam konsorsium pelayanan kesehatan primer di antaranya adalah USAID melalui MOMENTUM MCGL dan CHISU,serta World Bank, Global Fund, UNICEF, dan ADB.
Beberapa program yang sudah dijalankan oleh konsorsium Pelayanan Kesehatan Primer di antaranya adalah Penelitian pembiayaan pelayanan kesehatan primer, dukungan digitalisasi pelayanan Kesehatan primer, Community Health Workers atau Kader Kesehatan, dan implementasi ILP yang dilaksanakan di 44 Kabupaten/Kota.
“Jadi Konsorsium ini menjadi wadah untuk saling bertukar hasil-hasil dukungan di lapangan yang semakin hari semakin memperkuat pelayanan kesehatan primer,” pungkas Dirjen Endang.
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa & PTT Sambut Baik
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa & PTT sambut baik proses Integrasi Layanan Primer yang digagas Kemenkes.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Kelembagaan, Togap Simangunsong, yang mewakili Kementerian dalam negeri, saat menghadiri Launching Integrasi Layanan Primer yang digagas Kemenkes di Jakarta pada Kamis (31/8).sangat menyambut baik integrasi Layanan Primer ini untuk diterapkan dilapangan.
Togap menyebutkan jika kementeriannya menyambut baik Integrasi Layanan Primer yang digagas Kemenkes, nantinya akan diintegrasikan dalam unit kegiatan PKK di desa dan kelurahan.
“Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh tim Penggerak PKK untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan PKK dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan serta melakukan pembinaan sampai kelompok-kelompok PKK di desa dan kelurahan untuk mendukung pembangunan masyarakat di bidang kesehatan", jelas Togap Simangunsong.
Sementara itu, Kementerian Desa PTT yang diwakili, yang diwakil oleh Sekretaris Jenderal Taufik Madjid melaporkan bahwa dana desa pada tahun ini diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Termasuk juga untuk perluasan akses layanan kesehatan mulai dari optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional hingga penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya.
“Kami bersama BPJS Kesehatan juga telah melakukan launching program PESIAR yaitu Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi masyarakat yang belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan dengan harapan mencapai 98% sehingga diharapkan dapat mendukung program transformasi pelayanan kesehatan primer”, ucap Taufik Madjid.
👁 3440 kali
