Aceh Deklarasikan Pengentasan Stunting

ORGANISASI Kesehatan Dunia di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yaitu World Health Organization (WHO) memberi peringatan kepada Indonesia atas tingkat stunting atau kekerdilan anak yang cukup tinggi.

Di Indonesia, Aceh menjadi salah satu provinsi yang angka stuntingnya tinggi, dengan menduduki peringkat tiga, di bawah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat. Berdasarkan riset kesehatan dasar (Riskesdas) pihak kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, angka prevalensi Stunting pada bayi di bawah dua tahun (baduta) di Aceh cukup tinggi yaitu sebanyak 37,9 persen, sementara prevalensi rata-rata nasional sebesar 30,8 persen.

Sehingga pemerintah pusat bergerak cepat melakukan penanganan dan pencegahan stunting ini. Pusat bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mulai provinsi hingga kabupaten/ kota. Pemerintah Aceh pun langsung memberi respons cepat dengan menyusun dan melahirkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penanganan dan pencegahan stunting. Kemudian Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah bersama perwakilan pemerintah pusat, perwakilan pemkab/pemko se-Aceh mendeklarasikan gerakan geunting di Lapangan Blangpadang, Banda Aceh, Minggu (3/3).

Gerakan Geunting merupakan gerakan khusus di Aceh dengan misi untuk pengentasan stunting. Pemerintah pusat pun mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Aceh yang langsung menerbitkan pergub dan mendeklarasikan gerakan penaganan stunting. Mereka berharap gerakan serupa juga dilanjutkan oleh kabupaten/kota di Aceh.

Target Turunkan Stuting di Bawah Angka Nasional

Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah mengatakan, dengan deklarsikan gerakan geunting dan bersinerginya semua pihak, maka ia menargetkan Aceh mampu menurunkan angka stunting di bawa rata-rata nasional. Nova menjelaskan, bahwa komitmen penanganan stunting sudah dicanangkan secara nasional, namun Aceh kembali meluncurkan secara khusus karena angka pravalensinya tinggi.

Aceh sudah menganstipasi stunting dengan melahirkan Pergub dan akan melakukan pendataan secara nyata di lapangan. Menurut Nova, deklarasi gerakan geunting itu juga menunjukkan komitmen semua pihak, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta TNI/Polri. Karena penanganan stunting ini sangat berkaitan dengan masa depan bangsa.

“Kita menargetkan penurunan stunting di Aceh serendah- rendahnya lah, jika nasionalmampu menurunkan 17 persen nanti, maka Aceh harus mampu menurunkan di bawah angka itu. Karena penduduk Aceh lebih sedikit,” ujar Nova. Menurutnya, stunting ini sangat rawan di daerah karena kekurangan asupan gizi. Biasanya, stunting itu karena kekurangan gizi sejak di dalam kandungan hingga berumur lima tahun. Biasanya, lanjut Nova, daerahdaerah terpencil juga sangat rawan terhadap angka stunting, karena memang kekurangan asupan gizi.

Sehingga, menurutnya, sinergi antara pemerintah dengan TNI/polri untuk sosialisasi pentingnya asupan gizi dan mendistribusikan gizi ini hingga ke pelosok. Gerakan Geunting memang akan terus dilaksanakan sepanjang massa, karena pencegahan stunting dinilai sangat penting untuk generasi masa depan bangsa. Apalagi pada 2045 Indonesia mendapat bonus demograsi, sehingga Nova menargetkan bahwa generasi bangsa yang mengendalikan negara pada 2045 tidak ada yang mengalami dan stunting.

Nova juga menegaskan, bahwa setelah Pemerintah Aceh mengeluarkan pergub. Maka kabupaten/kota di Aceh harus segera mengeluarkan perbup dan perwal, supaya program tersebut dapat berjalan bersama.

Pentingnya Asupan ASI, Gizi dan Pola Asuh

Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr Hanif mengatakan, bahwa asupan ASI, gizi, dan pola asuh anak sangat memberi dampak kepada stunting. Sehingga langkah yang akan diambil untuk penanganan nanti akan menyasar asupan ASI, Gizi, dan pola asuh yang baik.Ia menambahkan, bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI saat ini sudah menandatangani kerja sama dengan Unsyiah.

Sehingga nanti Dinkes Aceh, Kemenkes RI, dan Unsyiah akan bersama-sama menyusun program spesifik dalam upaya penanganan stunting. “Langkah-langkah awal yang kita ambil nanti adalah perbaikan gizi untuk balita dan ibu hamil,maka akan kita susun programnya nanti secara bersama. Masalah imunasi, ASI ekslusif juga akan menjadi perhatian,” ujar dr Hanif.

Berdasarkan pengamatannya, strunting di Aceh bukan karena kekurangan makanan bergizi. Namun karena prilaku orang tua dan pola makan yang salah. Selain itu, katanya, terdapat faktor penyakit yang menyebabkan stunting. Sehingga kedepan fasilitas dan konsidi sanitasi juga harus diperbaiki, guna mendukung pencegahan stunting.

Kedepan, Dinkes Aceh berkoordinasi dengan Kabupaten/kota akan terus memberi edukasi kepada masyarakat. Serta melakukan pendampingan ibu hamil hingga tumbuhnya balita. Maka, katanya, daerah juga harus segera menerbitkan Perbup dan Perwal. Terdapat empat daerah yang paling tinggi angka stuntingnya, yaitu Aceh Tengah, Pidie, Aceh Timur, dan Aceh Besar.

Pemerintah Pusat Apresiasi Aceh

Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Ir M Hudori M.Si menyampaikan apresiasi dan terima kasih untuk Aceh. Karena Aceh sudah melakukan sebuah gerakan untuk menghentikan stunting. Apalagi berdasarkan data stunting ini sangat tinggi di Indonesia, oleh karena itu mulai saat ini angka stunting di Indonesia harus terus turun.

Pemerintah harus harus memberi edukasi kepada masyarakat tenting pencegahan stunting ini. Karena stunting ini harus dicegah sejak dalam kandungan dengan memberikan gizi yang cukup kepada ibu hamil. Sebagai pemerintah pusat, pihaknya terus mendorong agar Aceh dapat maksimal melakukan pencegahan itu. Pihak akan siap mendukung dalam hal regulasi, sehingga, lanjutnya, penanganan stunting harus berjalan pararel, artinya jika sudah ada pergub maka harus disusul dengan hadirnya perbup dan perwal. Ia menambahkan, deklarasi itu sebagai langkah awal sebagai komitmen bersama.

Namun yang paling penting adalah rencana aksi dari semua pihak terhadap stunting ini. Salah satunya adalah dukungan anggaran terhadap rencana ini, sehingga hasil yang ditaregtkan dapat tercapai. “Maka saat ini di Aceh harus disusul dengan perbup dan perwal, serta programnya harus masuk dokumen perencanaan,” tandas M Hudori.

Prioritas Bebaskan Anak Aceh Dari Stunting

Wakil Ketua Umum Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati mengatakan, bahwa pihaknya akan menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas utama tim penggerak PKK Aceh. Ia menekankan ikhtiar agar sungguh-sungguh untuk membebaskan anak Aceh dari ancaman stunting. “Tak cukup lagi hanya rencana-rencana, kita galang kekuatan bersama,” ujar isteri Plt Gubernur Aceh itu.

Ia menjelaskan, bahwa penanganan tentang gizi dan kesehatan hanya berkontribusi 30 persen, adapun 70 persen penyebab stunting terkait sanitasi, ola pengasuhan, ketersediaan dan keamanan pangan, pendidikan, kemiskinan, dan situasi politik. Dosen Unsyiah ini menggarisbawahi, stunting menjadi penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia untuk bersaing di tingkat global.

Karena itu, Tim Penggerak PKK Aceh siap berada di garis depan untuk mengampanyekan gerakan pencegahan dan penanganan stunting. Ditekankan Dyah, deklarasi Gerakan Geunting hanyalah awal dari komitmen secara formal. Yang lebih penting adalah upaya-upaya yang dilakukan setelah itu. Ia juga memuji dukungan penuh yang datang dari 23 kota/kabupaten, semua unsur SKPA serta organisasi terkait.

👁 1162 kali

Berita Terkait