BANDA ACEH - Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) merilis data resmi terkait percepatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Hingga Kamis (18/12/2025), upaya pemulihan difokuskan pada aktivasi fasilitas kesehatan, distribusi obat-obatan, hingga pengerahan ratusan tenaga medis ke wilayah-wilayah terdampak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menjelaskan bahwa data ini mencakup kondisi infrastruktur kesehatan di 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana. Berdasarkan validasi data terbaru di bidang logistik dan sub-klaster pelayanan kesehatan, tercatat total ada 65 rumah sakit dan 309 Puskesmas yang masuk dalam pantauan.
“Sebagian besar fasilitas kesehatan di wilayah terdampak kini telah kembali berfungsi normal untuk melayani masyarakat. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 62 unit Rumah Sakit dan 279 Puskesmas dilaporkan sudah beroperasi aktif secara penuh. Pemulihan fungsi layanan kesehatan ini menjadi prioritas utama guna memastikan para penyintas bencana mendapatkan penanganan medis yang memadai," ucap Sekda Aceh, M. Nasir dalam keterangannya, Kamis, 18 Desember 2025.
Selain aktivasi fasilitas fisik, Pemerintah Aceh juga telah merampungkan distribusi bantuan obat-obatan dan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi kelompok rentan, khususnya ibu hamil dan balita, di 13 kabupaten/kota. Wilayah sasaran tersebut meliputi Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Aceh Tenggara, Pidie, hingga Aceh Besar.
Guna memperkuat stok logistik medis, M. Nasir menambahkan bahwa selain pasokan nasional, bantuan internasional berupa 80 koli obat-obatan dari Malaysia juga telah disalurkan secara merata ke 18 kabupaten/ kota di seluruh Aceh. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat masa pemulihan kesehatan masyarakat pascabencana hidrometeorologi di Serambi Mekkah.
Gubernur Aceh juga menyampaikan harapan agar dukungan dan bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran, sehingga masyarakat dapat segera bangkit dan menjalani kehidupan normal kembali.
Sementara itu, Ketua PMI Pusat M. Jusuf Kalla menyampaikan bahwa PMI akan terus bersinergi dengan Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana. Ia mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Aceh yang dinilainya selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Pelantikan pengurus PMI Aceh masa bakti 2025-2030 ini diharapkan menjadi momentum penguatan kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan PMI dalam meningkatkan kesiapsiagaan, respons bencana, serta pelayanan kemanusiaan yang berkelanjutan bagi masyarakat Aceh.
👁 792 kali
